akhirnya pemadaman bergilir itu terjadi juga, dan untuk mengatasinya adalah dengan menaikan tarif dasar listrik, padahal tarif dasar listrik di kota pulau kecil ini sudah lebih tinggi dibanding daerah lainnya di indonesia

berdasarkan peraturan daerah kota tarakan nomor 3 tahun 2001 tentang tarif dasar listrik lokal kota tarakan yang kemudian mengalami perubahan pada perda nomo 13 tahun 2003, warga kota tarakan diharuskan membayar tarif dasar listrik yang lebih tinggi dibanding tarif dasar pln yang ditetapkan secara nasional, tarif dasar listrik yang ditetapkan untuk golongan tarif sosial biaya pemakaian 420-460 rupiah per kwh dengan biaya beban 17.000-32.500 rupiah per kva, rumah tangga biaya pemakaian 530-700 rupiah per kwh dengan biaya beban 12.00-34.260 rupiah per kva, komersial biaya pemakaian 575-590 rupiah per kwh dengan biaya beban 33.800-36.000 rupiah per kva, publik (kantor pemerintah dan penerangan jalan umum) biaya pemakaian 750 rupiah per kwh dengan biaya beban 25.000 rupiah per kva, dan multiguna biaya pemakaian 1.415 rupiah (maksimum) per kwh

dengan tarif lokal yang lebih tinggi dari tarif dasar listrik pln yang ditetapkan secara nasional, pemerintah kota tarakan dan pln menjamin bahwa pemadaman bergilir dan byar pet tidak akan terjadi, dengan kondisi pasokan listrik saat itu yang mencapai 31 mw dan beban puncak hanya 27 mw, tentunya jaminan tersebut bukan hanya omong kosong, di saat daerah lain mengalami pemadaman bergilir, kota ini boleh berbangga hati tidak akan mengalaminya

namun sayang, seiring berjalannya waktu, satu demi satu mesin penghasil listrik berguguran, sampai dengan tahun 2007, 7 dari 15 unit mesin pembangkit mangkrak dan hanya digunakan sebagai cadangan bila ada mesin pembangkit yang saat ini digunakan “sakit”, untuk menghidupkan 7 mesin itu pln membutuhkan subsidi paling tidak sebesar 11,5 miliar rupiah untuk membeli sekitar 1,6 juta liter solar yang bisa dipakai mengatasi pemadaman bergilir hingga juni 2009, entah ada salah perhitungan dimana sehingga pln kota tarakan tidak mampu memenuhi kebutuhan bakar mesin pembangkit listriknya

akhirnya mengemukalah usulan untuk menaikan tarif dasar listrik lokal tarakan, usulan yang kemudian membuat masyarakatnya meradang, entah karena pemadaman listrik yang dialami atau karena besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk membayar pemakaian listrik tiap bulannya, tidak hanya pemerintah kota dan pln yang disorot tapi juga lembaga legislatif yang telah menyetujui kenaikan tarif disamping merupakan wakil rakyat penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah kota

menjawab tuntutan masyarakat itu dprd tarakan pun bergerak, membentuk pansus kelistrikan, melakukan pertemuan dengan pihak pln dan pemerintah kota, dan menyusun rencana kajian tidak hanya terhadap persoalan teknis kelistrikan, tapi juga masalah keuangan dan juga perda nomor 13 tahun 2003

apakah permasalahan listrik ini akan terus berkepanjangan seperti yang terjadi di samarinda, balikpapan dan tenggarong atau akan berhasil diatasi, masih belum diketahui hasilnya, sementara itu banyak warga kota yang terus mengalami kerugian seiring berlakunya pemadaman bergilir

lebih lengkap baca skh radar tarakan 18 nov, 19 nov dan 20 nov

sembari menikmati gelapnya kota tarakan di waktu dan tempat tertentu jangan lupa mampir ke warung sate paling enak di kota tarakan, tempatnya….